HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
AMANDEMEN UUD 1945 KELIMA
AMANDEMEN UUD 1945 KELIMA
MAKALAH
Diajukan guna memenuhi tugas dalam
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Disusun oleh :
Koordinator : A. Riris Muldani ( 12340139 )
Sekretaris : Uni Malihah ( 12340132 )
Anggota :
Siti Maria Ulfa Fitriya ( 12340116 )
Zaki mahmud ( 12340127) Ridho Kurniawan ( 12340138 )
Ahmad Wahyudi ( 12340122 ) Zurotun Sakinah ( 12340146 )
Aisyah Nur RSP ( 12340134 ) Wahyu Dewi K ( 12340151 )
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Bicara tentang
hukum tata Negara di Indonesia, dalam persepektif sejarah mengalami perubahan
tatanan hukum yang disesuaikan dengan kondisi bangsa sendiri. Dengan kemerdekaan
yang diperoleh bangsa Indonesia tentunya memberikan kedaulatan secara
sepenuhnya sebagai bangsa untuk mengatur dan menyenggalarakan pemerintahan
sendiri tanpa adanya intervensi dan
campur tangan Negara lain. Sehingga terciptalah hukum tata Negara
Indonesia
Yang memiliki
jati diri bangsa sendiri. Keberadaan ketatanegaraan Indonesia semakin menemukan
jadi dirinya, ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 sejak 1999-2002.
Dengan amandemen tersebut telah diletakan bangunan ketatanegaraan, dengan
kelembagaan Negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan
control (cheks and balances), mewujudakan supermasi hukum dan keadilan serta
menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi demikian mewujudkan prinsip dari
Negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap
UUD 1945 tersebut merupakan rombakan terhadap hampir seluruh tiga
kelompok materi muatan kontitusi.
Mengenai amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali, ini masih
belum sesuai dengan keadaan yang ada di negara kita. Dan sekarang pemerintahpun
ingin menggagas UUD 1945 untuk diamandemenkan lagi. Supaya bisa relevan untuk
masyarakat yang ada dinegara indonesia.Setelah empat kali amendemen
UUD 1945, hal ini menyebabakan terjadi pengelompokan sikap masyarakat.
Satukelompok menghendaki UUD 1945 dikembalikan kepada yang asli, kelompok
lainnyamenginginkan diadakan lagi perubahan atau amendemen kelima UUD 1945, dan
kelompokterakhir tetap pada UUD 1945 pasca-amendemen
.
.
2. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana Hukum Tata Negara Di Indonesia?
Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara Indonesia dengan UUD 1945?
Bagaimana gagasan Amandemen UUD 1945 yang kelima?
3. TUJUAN
Mengetahui Hukum Tata Negara di Indonesia.
Mengetahui hubungan antara Hukum Tata Negara Indonesia dengan UUD 1945.
Mengetahui Gagasan Amandemen UUD 1945 yang kelima.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Hukum Tata Negara Indonesia
Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai susunan suatu Negara. Negara adalah suatu
organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan natara manusia satu sama lain
dalam masyarakat, dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajibanya. Negara
adalah organisasi kekuasaan atau kewibawaan dan kelompok manusia yang ada dibawah pemerintahnya,
merupakan masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan/ kewibawaannya. Disamping itu
Negara mempergunakan kewibawaan tersebut untuk menjamin danmengelola
kepentingan-kepentingan materiil dan spiritual para anggotanya.[1]
Organisasi
suatu negara disusun berdasarkan hukum tata negara positif dari negara yang
bersangkutan. Demikian juga organisasi negara Indonesia disusun berdasarkan
hukum tata negara Indonesia. Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Organisasi
Negara Indonesia tersusun berdasarkan UUD 1945. UUD menetukan struktur wewenang
organisasi negara Indonesia. Dengan perkataan lain baik struktur organisasi dan
pemberi wewenang dalam organisasi negara ditentukan oleh UUD 1945[2]. Dalam penjelasan UUD 1945
dijelaskan, UUD sebagaian dari hukum dasar. UUD ialah hukum dasar yang tertulis
disamping itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara,
meskipun tidak tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak
cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD, tapi harus menyelidiki pasal-pasal UUD
sebagaimana prakteknya dan bagaimana kebatinan dari UUD tersebut.
Berdasarkan UUD
1945 struktur organisasi negara adalah Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam
susunan ketatanegaraan Indonesia, seperti : DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. MPR
semula merupakan lembaga tertiggi negara, yang kemudian dirubah menjadi lembaga
tinggi negara.
Badan
kenegaraan tersebut memperoleh kekuasaan atau wewenangnya dari UUD 1945, yang
disebut sebagai hukum tata negara, yang merupakan sebagaian dari hukum tata
negara Indonesia. Bagian lainnya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang
belum dirubah.
2. Reformasi Hukum dan Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia
Keberadaan
ketatanegaraan Indonesia semakin menemukan jadi dirinya, ketika dilakukan
amandemen terhadap UUD 1945 sejak 1999-2002[3].
·
Perubahan
pertama disahkan pada tanggal 19 oktober 1999
·
Perubahan
Kedua pada tanggal 18 agustus 2000
·
Perubahan
Ketiga pada tanggal 10 november 2001
·
Perubahan
keempat pada tanggal 10 agustus 2002.
Dengan
amandemen tersebut telah diletakan bangunan ketatanegaraan, dengan kelembagaan
Negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan control
(cheks and balances), mewujudakan supermasi hukum dan keadilan serta menjamin
dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi demikian mewujudkan prinsip dari
Negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap
UUD 1945 tersebut merupakan rombakan terhadap hampir seluruh tiga
kelompok materi muatan kontitusi.
Menurut Sri
Sumantri[4]
secara umum setiap kontitusis\ selalu mengatur sekurang-kurangnya tiga kelompok
materi muatan yang meliputi:
1. Pengaturan tentang HAM
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat
fundamental
3. Penganturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Sistem
ketatanegaraan yang tercipta juga berubah benyak dibandingkan dengan di masa
UUD 1945 sebelum amandemen. Setelah empat kali
amendemen UUD 1945, terjadi pengelompokan sikap masyarakat. Satu kelompok
menghendaki UUD 1945 dikembalikan kepada yang asli, kelompok
lainnyamenginginkan diadakan lagi perubahan atau amendemen kelima UUD 1945, dan
kelompok terakhir tetap pada UUD 1945 pasca-amendemen.
Kesimpulan dan
Implikasi Teoritis disebutkan, pertama,selama proses perubahan UUD 1945, peran
elite fraksi di PAH BP MPR dan DPP partainya,besar. Kedua, warna aliran
mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi.Ketiga, proses politik
di MPR selama perubahan pertama sampai keempat UUD 1945diwarnai kompetisi,
bargaining, dan kompromi. Keempat, perdebatan fraksi-fraksi di PAHBP MPR juga
diwarnai kepentingan partai. Dengan demikian, berdasarkan penelitian itu,
bisadikatakan bahwa UUD 1945 pasca-amendemen, berisikan kekurangan, kelemahan,
danketidaksempurnaan.Terkait dengan itu, saya ingin menambahkan beberapa faktor
menyangkut kelemahan UUD1945 pasca-amendemen. Pertama, adanya kekaburan dan
inkonsistensi teori dan materimuatan UUD 1945. Kedua, kekacauan struktur dan
sistematisasi pasal-pasal UUD 1945. Ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan
pasal-pasal yang multi-interpretatif, yangmenimbulkan instabilitas hukum dan
politik.
3. Urgensi Amandemen UUD 1945 yang Kelima
Perubahan UUD 1945 kembali menjadi berita. Langkah agresif Dewan
Perwakilan Daerah untuk mendorong perubahan lanjutan UUD 1945 mendapatkan
tanggapan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Yang pro merasa bahwa
perubahan kelima diperukan untuk menyempurnakan reformasi konstitusi. Perubahan
pertama hingga keempat yang dilakukan MPR pada awal reformasi ( 1999 – 2002 )
dirasa belum memadai, salah satunya dalam mewujudkan bicameral yang efektif.
Bagi yang kontra, terbagi pada dua kelompok. Kelompok pertama, sama sekali
tidak mendorong perubahan Kelima, kelompok romantis ini justru ingin
mengembalikan naskah asli UUD 1945 sebelum perubahan. Kelompok kedua yang menolak perubahan
kelima, meskipun tidak menafikan sunatullah perubahan konstitusi, namun merasa
saat ini bukanlah masa yan tepat.[5]
Tarik – menarik antara kubu pro dan kontra perubahan kelima
tersebut menarik untuk terus dicermati. Inilah salah satu buah reformasi,
ketika perbedaan pendapat tentang agenda konstitusi dapat diperdebatkan dengan
terbuka tanpa ada halangan yang berarti. Hal yang sama tidak mungkin terjadi di
masa rezim otoriter orde baru. Alih – alih meperbincangkan perubahan UUD 1945,
Orba justru memelopori gerakan memberhalakan konstitusi kemerdekaan tersebut.
UUD 1945 disakralkan dan dinisbatkan sebagai konstitusi yang tidak akan diubah.
Saat ini DPD tengah gencar – gencarnya mendekati fraksi – fraksi di
MPR untuk menawarkan penguatan fungsi dan peran DPD. Upaya tersebut sedikit
banyak telah mendapatkan hasil dengan tamahan dukungan dari beberapa orang di
fraksi PKB dan PKS. Dukungan dari lebih banyak anggota MPR dibutuhkan karena
syarat procedural perubahan formal UUD 1945, menurut pasal 37 ayat ( 1 ) UUD
1945[6],
adalah diusulkan sedkikitnya 1/3 anggota MPR. Di samping itu, usulan perubahan
sudah harus diajukan secara tertulis dengan minimal 2/3 kuorumkehadiran dan
sekurangnya ½ kuorum persetujuan anggota MPR.
Perjalanan DPD untuk mendapatkan dukungan 1/3 anggota MPR masih
jauh. Fraksi – fraksi konservativ terhaap agenda perubahan UUD
1945 masigh bergeming. PDI perjuangan dan partai Golkar adalah dua gajah
kekuatan politik yag masih antipasti dengan agend perubahan kelima. Alasan
ideologis menjadi alas an enggannya PDI Perjuangan untuk menyokong agenda
penguatan DPD. Bagi kelompok nasionalis, peruahan UUD 1945 selalu membuka
kemungkinan polemik lama, semacam potensi lahirnya Negara Islam, dan
pengadopsian syariat Islam ke dalam konstitusi.
Di kala perubahan pertama dan keempat UUD 1945 pun, PDI perjuangan
bersama – sama dengan fraksi TNI/Polri adalah kekuatan politik yang sangat
berhati – hati. PDI perjuangan termasuk partai yang terakhir mendukung agenda
reformasi konstitusi. Itupun karena situasi kondisi politik pasa jatuhnya Orde
Baru memang tidak membuka pilihan lain. Tuntutan amandemen UUD 1945 merupakan
arus kuat yang terlalu sulit untuk dilawan.
Semua perlawanan dan resistensi atas perubahan UUD 1945 biasanya
terkait dengan kekhawatiran terbukanya kotak Pandora; yaitu munculnya lagi
perseteruan antara ideology nasionalis pancasila dengan ideology agamis Islam;
ketakutan munculnya lagi semangat memperjuangkan Negara islam, atau minimal
semangat memperjuankan penerapan syariat Islam, dengan mengadopsi Piagam
Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang agama.
Apapun, hambatan dan resistensi klasik tersebut seharusnya tidak
mengurangi semangat untuk menegaskan perlunya penyempurnaan UUD 1945, pasca
empat amandemen sekalipun. Dalam konteks ini penguatan dan revitalisasi aturan
konstitusi bagi DPD amat penting untuk didukung, khusunya untuk meciptakan sisem
bikameral yang efektif. Kala ini model parlemen Indonesia jauh dari kejelasan.
Disebut bikameral tidak tepat, karena keanggotaan MPR bukan terdiri atas DPR
dan DPD sebagai intuisi, namun hanya anggota – anggota DPD dan DPR. Bahkan
Jimly Asshiddiqie menegaskan parlemen Indonesia mempunyai tiga kamar (
trikameal ) : MPR, DPR dan DPD; dengan DPR mempuyai power yang jauh lebih besar
dibandingkan dua kamar yang lain ( DPR heavy ).
Di samping upaya – upaya elite amandemen konstitusi tersebut, DPD
harus tetap menjejak di anah dan terus membangun dukungan populis di hadapan
rakyat pemegang daulat. Bagaimana konstitusi adalah aturan bernegarayang wajib
dipahami dan dimiliki secara sadar oleh sebanyak mungkin masyarakat. Itulah
konstitusi rakyat. Dengan semikian, jikalau DPD gagal mendorong amandemen
formal UUD 1945, DPD tetap mendapat dukungan politik dari public, karena
perjuangannya terlihat demi rakyat, bukan semata demi penguatan kekuasaan
semata.
4.
Isu Pokok
Amandemen UUD 1945 Kelima
1. Penguatan Sistem Presidensial;
2. Penguatan Lembaga Perwakilan
3. Penguatan Otonomi Daerah;
4. Calon Presiden Perseorangan;
5. Pemilihan Pemilu Nasional & Pemilu Lokal;
6. Forum Previlegiatum;
7. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi;
8. Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia;
9. Penambahan Bab Komisi Negara;
10. Penajaman Bab Tentang Pendidikan & perekonomian
1. Penguatan Sistem Presidensial;
2. Penguatan Lembaga Perwakilan
3. Penguatan Otonomi Daerah;
4. Calon Presiden Perseorangan;
5. Pemilihan Pemilu Nasional & Pemilu Lokal;
6. Forum Previlegiatum;
7. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi;
8. Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia;
9. Penambahan Bab Komisi Negara;
10. Penajaman Bab Tentang Pendidikan & perekonomian
5.
Mengenai Amandemen UUD 1945 Kelima
Di dalam usulan amandemen UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa hal
yang menjadi perbincangan. Contoh: peluang dapat dipilihnya calon presiden yang
berasal dari luar partai politik. Selain itu di dalam draf amandemen kelima UUD
1945 tersebut juga diatur bahwa Dewan Perwakilan Daerah RI mempunyai kewenangan
yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sehingga nantinya apabila
usuln ini disetujui dan diputuskan oleh MPR, maka hak mengajukan rancangan
undang-undang ,hak interpelasi,hak angket, dan hak menyatakan pendapat juga
dimiliki DPR juga dimiliki oleh DPD.
Alasannya UUD 1945
pasca amandemen masih mempunyai banyak
kekurangan, [7]:
1.
DPR menjadi lembaga yg super power sehingga
cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.
2.
DPD yg
dibentuk untuk memfasilitasi kepentingan daerah, ternyata kewenangannya sangat
terbatas.
3.
Sistem presidensial yang dianut RI masih kuat
nuansa parlementernya, sehingga harus turut dikuatkan.
4.
Otonomi
daerah masih belum mensejahterakan rakyat di daerah, namun malah menciptakan
raja-raja baru di daerah.
Oleh sebab itu,
dibutuhkan amandemen kelima UUD 1945 yang antara lain untuk:
1. memperkuat sistem presidensial.
2.memperkuat sistem perwakilan. Membuat fungsi check and balances antar lembaga DPR dan DPD berjalan.
3. memperkuat otonomi daerah.
1. memperkuat sistem presidensial.
2.memperkuat sistem perwakilan. Membuat fungsi check and balances antar lembaga DPR dan DPD berjalan.
3. memperkuat otonomi daerah.
BAB III
PENUTUP
1.
Kesimpulan
organisasi negara
Indonesia disusun berdasarkan hukum tata negara Indonesia. Dalam Hukum Tata
Negara Indonesia Organisasi
Negara Indonesia tersusun berdasarkan UUD 1945. UUD menetukan struktur wewenang
organisasi negara Indonesia. Dengan perkataan lain baik struktur organisasi dan
pemberi wewenang dalam organisasi negara ditentukan oleh UUD 1945. Dalam
penjelasan UUD 1945 dijelaskan, UUD sebagaian dari hukum dasar. UUD ialah hukum
dasar yang tertulis disamping itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis,
yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar
suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD, tapi harus
menyelidiki pasal-pasal UUD sebagaimana prakteknya dan bagaimana kebatinan dari
UUD tersebut.
Gagasan Amandemen UUD 1945
yang kelima ini masih belum mengalami kejelasan sehingga menimbulkan pro kontra
dikalangan masyarakat. Ada yang tetap mau mengamandemenkan, ada yang ingin
kembali ke teks asli UUD 1945, dan ada yang merasa belum waktunya untuk
diamandemenkan. Gagasan amandemen kelima ini mempunyai beberapa faktor dan
mempunyai beberapa alasan yang menganggap perlu diamandemenkan.
2. Saran
Ketatanegaraan
Indonesia dalam hal ini masa pencarian proses menghadirkan system yang
terkadang tidak jelas, kompromi dalam rumusan perubahan UUD 1945 pada akhirnya
menimbulkan ketidakjelasan. Menurut kami ini waktu yang tepat untuk
diamandemenkan lagi sebab UUD 1945 pasca amandemen ini masih banyak kekurangan.
Pada dasarnya bukan kesalahan aturanya. tetapi, di tindakannya saja yang belum
bisa dipertanggungjawabkan. Banyak yang mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini
perlu tindakan yang sangat tegas, supaya kesalahan ini tidak meluas yang
menyiptakan politik yang korup. Dengan harapan diamandemenkan UUD 1945 yang
kelima supaya relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Dedi Sumardi: Hukum IndonesiaPengantar
Titik
Triwulan Tutik`.Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, jakarta.
Sri
sumantri,”kedudukan, wewenang dan fungsi komisi Yudisial dalam Sistem
Ketatanegaraan RI”, dalam Komisis Yudisial RI, Bunga Rampai Refleksi Satu
Tahun
Denny Indrayana”Negara antara ada dan tiada”,jakarta, Kompas.
Huda,Ni’matul.2008,”UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang”,Jakarta,
Raja Pres.
UUD 1945 pasca Amandemen.
[1]Dedi
Sumardi: Hukum IndonesiaPengantar
[2] Titik
Triwulan Tutik`.Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, jakarta.
[3]
TitikTriwulan T, “Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945”,Jakarta:Kencana.hlm. 1
[4]
Sri sumantri,”kedudukan, wewenang dan fungsi komisi Yudisial dalam Sistem
Ketatanegaraan RI”, dalam Komisis Yudisial RI, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun
[5]
Denny Indrayana”Negara antara ada dan tiada”,jakarta, Kompas. Hlm. 123
[6]
Pasal 37 ayat (1), dalam UUD 1945 pasca Amandemen.
0 komentar:
Posting Komentar